Laut China Selatan bukan sekadar hamparan perairan biru yang luas di kawasan Asia Tenggara. Ia adalah salah satu wilayah paling strategis di dunia — tempat di mana geopolitik, ekonomi, militer, dan diplomasi bertabrakan. Lebih dari USD 3 triliun perdagangan laut global melintasi jalur ini setiap tahunnya. Namun, alih-alih menjadi zona damai, kawasan ini berubah menjadi epicentrum konflik regional dan global yang memanas. Artikel ini akan membedah 5 realita buruk dan mengejutkan yang menyingkap bagaimana krisis ini secara powerful mengguncang ASEAN dan menimbulkan konsekuensi geopolitik yang kompleks dan berlapis.

Realita 1: Klaim Sepihak “Nine Dash Line” China Mengancam Kedaulatan ASEAN

Tiongkok secara agresif menegaskan klaimnya atas hampir 90% wilayah Laut China Selatan berdasarkan “Nine Dash Line”, peta warisan era Republik Tiongkok (1947). Klaim ini mencakup wilayah yang juga diklaim oleh:

• Filipina
• Vietnam
• Malaysia
• Brunei
• Indonesia (melalui Natuna)

Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) tahun 2016 menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum. Namun, Tiongkok menolak putusan tersebut secara sepihak, dan terus memperluas aktivitasnya di wilayah tersebut, termasuk pembangunan pulau buatan, basis militer, dan patroli bersenjata.

Dampaknya terhadap ASEAN:

• Merusak kepercayaan antarnegara anggota
• Menimbulkan ketegangan diplomatik internal
• Memecah konsensus ASEAN terhadap kebijakan luar negeri kolektif

Realita 2: Militerisasi Pulau dan Basis Angkatan Laut China Selatan Mengintimidasi Jalur Perdagangan Global

Salah satu tindakan paling mengejutkan adalah pembangunan struktur militer Laut China Selatan oleh Tiongkok di Kepulauan Spratly dan Paracel. Dengan menggunakan reklamasi masif, Tiongkok telah membangun landasan udara, radar, dan peluncur rudal di wilayah sengketa. Tindakan ini melampaui batas ‘pertahanan diri’ dan menciptakan lingkungan militer yang berbahaya dan tidak stabil.

Reaksi Global:

• Amerika Serikat merespon dengan menggelar operasi kebebasan navigasi (FONOPs)
• Jepang dan Australia meningkatkan latihan militer bersama dengan negara ASEAN
• NATO mulai menunjukkan perhatian strategis ke kawasan Indo-Pasifik

Realita 3: Perang Kapal Ikan, Penangkapan Nelayan, dan Insiden Maritim Meningkat Drastis

Konflik Laut China Selatan tidak lagi hanya berwujud debat diplomatik, tetapi telah berubah menjadi konflik di lapangan yang melibatkan kapal penjaga pantai, milisi laut, dan nelayan lokal.

Data Konflik Maritim (2020–2025)

Tahun	Jumlah Insiden	Negara Terlibat	Bentuk Insiden Utama
2020	37	Vietnam, China	Penangkapan nelayan, tabrakan kapal
2021	42	Filipina, China	Water cannon, pemblokiran akses
2022	51	Malaysia, China	Gangguan pengeboran migas
2023	63	Indonesia, China	Pelanggaran ZEE Natuna Utara
2024	70+	Multinasional	Insiden multinasional dan hybrid war

Sumber: Maritime Incident Monitoring Center, Asia Pacific Defense Report 2025

Realita 4: ASEAN Terpecah dalam Menyikapi Krisis — Solidaritas Regional Dipertanyakan

Meskipun ASEAN secara resmi menyuarakan pentingnya “Perdamaian dan Stabilitas”, kenyataannya adalah anggota ASEAN sendiri terpecah dalam respons terhadap krisis ini. Negara seperti Kamboja dan Laos yang memiliki kedekatan ekonomi dengan Tiongkok cenderung menghindari kritik langsung. Sementara Filipina, Vietnam, dan Malaysia semakin tegas menentang ekspansi maritim Beijing.

Dampak:

• Tertundanya Code of Conduct (CoC) yang telah dirundingkan lebih dari 20 tahun
• Lemahnya posisi tawar ASEAN di hadapan aktor eksternal
• Kegagalan menciptakan mekanisme keamanan regional yang efektif

Realita 5: ASEAN Terjebak di Antara Dua Raksasa — AS vs Tiongkok

Konflik Laut China Selatan telah menjadi simbol rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. ASEAN kini terjebak di tengah dua kekuatan yang saling menekan:

• AS mendorong konsep “Free and Open Indo-Pacific” dan menggelar kehadiran militer yang besar
• Tiongkok menekan negara ASEAN untuk tidak bergabung dengan koalisi anti-China

Kondisi ini memaksa negara-negara ASEAN untuk memilih posisi: bersekutu atau netral, di mana pilihan mana pun memiliki risiko ekonomi maupun militer.

Dampak Krisis Laut China Selatan terhadap ASEAN (Rangkuman Tabel)

Dampak Utama	Penjelasan
Ketegangan Militer	Latihan militer bersama meningkat; risiko konflik terbuka meningkat
Ketidakstabilan Ekonomi	Jalur perdagangan terancam; kepercayaan investor menurun
Ketegangan Sosial Domestik	Demonstrasi anti-China di Filipina, Vietnam, dan Indonesia
Perpecahan Diplomatik ASEAN	Solidaritas longgar, fragmentasi kebijakan luar negeri
Penguatan Kekuatan Eksternal	AS, Jepang, India semakin aktif di kawasan melalui QUAD dan AUKUS

Refleksi Strategis: Apakah ASEAN Masih Relevan sebagai Blok Regional?

Situasi geopolitik yang powerful dan mendalam di Laut China Selatan menguji integritas dan relevansi ASEAN sebagai blok regional. ASEAN dihadapkan pada tantangan berat untuk:

• Menjaga netralitas sambil tetap mempertahankan kedaulatan negara anggota
• Menyatukan posisi politik luar negeri untuk menghadapi tekanan eksternal
• Mengembangkan kerangka kerja keamanan kawasan yang inklusif dan tegas

Solusi Potensial: Apa yang Bisa Dilakukan ASEAN?

🔹 Percepatan Code of Conduct (CoC)

Dorongan untuk menyelesaikan perundingan CoC dengan Tiongkok secara transparan, mengikat secara hukum, dan dengan batas waktu yang jelas.

🔹 Pendekatan Multitrack Diplomacy

Melibatkan aktor non-negara (akademisi, LSM, militer retired) untuk membangun trust dan dialog informal lintas batas.

🔹 Penguatan Aliansi Sub-Regional

Kerja sama trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Vietnam dapat menjadi poros diplomasi maritim ASEAN.

🔹 Diplomasi Ekonomi Kolektif

Mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok dengan diversifikasi mitra ekonomi seperti Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, dan India.

Penutup: Geopolitik Tak Lagi Sekadar Peta, Tapi Soal Masa Depan Rakyat

Krisis Laut China Selatan bukan sekadar perebutan wilayah atau jalur laut. Ini adalah persoalan nyata tentang kedaulatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan masa depan kawasan ASEAN. Lima realita buruk dan mengejutkan yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa krisis ini adalah ujian sejati bagi kesatuan ASEAN dan legitimasi hukum internasional.

Solusi tidak akan datang dari satu negara saja. Diperlukan visi bersama, ketegasan politik, dan keberanian diplomatik untuk menyelamatkan Asia Tenggara dari arus konflik geopolitik global yang tak terhindarkan.